Senin, 09 September 2013

KORUPSI ANGGARAN PERTANIAN

Jumat, 06 September 2013


DPP LSM P2KN minta Kejatisu Tidak Peti es-kan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Ka Dinas Pertanian Provinsi Sumut


Ketum DPP LSM P2KN Drs. Sinok Sihombing MBA (tengah) dan pengurus lainnnya
saat memberi keterangan pers di Lubuk Pakam Deli Serdang



Deli Serdang ,Radar Nusantara
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (DPP LSM P2KN) Drs Sinok Sihombing, MBA meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk tidak mempetieskan kasus Miliaran Rupiah dugaan Tindak Pidana Korupsi Ir. M. Roem, S.Msi Ka. Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan mantan UPT BBI Arse Sipirok serta mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapsel. Bahkan Sinok Sihombing mengharapkan agar Kejatisu dapat memberikan informasi laporan kemajuan (Lapju) penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang mereka (DPP LSM P2KN) berikan kepada Kejatisu.

Hal itu disampaikan Drs. Sinok Sihombing, MBA usai melaporkan dugaan korupsi Miliaran Rupiah yang dilakukan Ir. M. Roem, S.Msi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, mantan Ka. UPT BBI Arse Sipirok serta mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapsel Bahruddin Siregar (sekarang menjabat Sekretaris dinas Pertanian Sumut) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor surat laporan: 00550/DPP-P2KN/VIII/2013 tgl: 05 September 2013 dan diterima penerima laporan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sdr. Syamsul Bahri. Selanjutnya DPP LSM P2KN mengharapkan agar Kejatisu dapat memberikan informasi laporan kemajuan (Lapju) penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang kami berikan kepada Kejatisu,” kata Drs. Sinok Sihombing MBA di Lubuk Pakam Deli Serdang, Kamis (5/9).

Masih Drs. Sinok Sihombing, “adapun dasar laporan LSM P2KN, selain menyangkut UU RI No. 31 Thn. 1991 dan Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2000 yakni menyangkut Komitmen LSM P2KN untuk turut serta membantu program pemerintah/aparat penegak hukum melakukan pengawasan atas pengunaan dan pengelolaan Keuangan Negara dan berperan dalam membasmi setiap orang per orang atau secara koorporasi dari tindakan/perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan keuangan Negara.

Dalam hal ini,lanjut Sinok, yakni bahwa Ir. M. Roem S, M.Si selama menjadi Kadis Pertanian dari thn 2009 s/d thn 2013 disinyalir melakukan pemotongan anggaran APBN dan APBD Sumatera Utara Pos Dana Perjalanan sebesar 20 % - 25 % begitu pula anggaran untuk dana belanja modal dan Pendapat yang potongannnya sebesar Rp 10 %- 18%.Dalam hal ini negera dirugikan miliaran rupiah mengingat pemotongan yg dilakukan kadis tersebut sangat tidak mendasar atau tidak mempunyai landasan hukum.
Begitu pula halnya menyangkut laporan kasus mantan Ka. UPT BBI Arse Sipirok serta mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tapsel. Dalam hal ini keduanya telah melakukan mark Up anggaran belanja modal Pengembangan dan Perbanyakan Benih/Bibit Holtikultura Rp 498.890.000,00 TA 2012 . Berdasarkan hasil monitoring dan Fakta lapangan menyebutkanbahwa penjualan benih/bibit holtikultura yang telah diproduk oleh UPT BBIArse Sipirok dijual ke petani/Kelompok Tani dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten/Kota.BBI Ar4se adalah bibit jeruk Keprok sejumlah 19.000 btng dengan harga jual Rp 64.000.000.Sedangkan bibit kentang dan cabai tidak ditemukan dan tidak ada penjualan benih itu pada thn 2012. “Jadi pada saat itu,hemat kami proyek pengadaan bibit holtikultura di BBI arse Sipirok adal;ah proyek akal-akalan Kadis Pertanian Sumut dengan Baharuddin Siregar” kata Sinok sembari menambahkan lebih ironi bahwa telah terjadi penggelembungan harga jual jeruk yang dalam hal ini merugikan Negara miliyaran rupiah.
Sambung Sinok Sihombing, "tidak sampai disitu saja pensinyaliran adanya dugaan korupsi di Dinas Pertanian yang dipimpin oleh Ir. M. Roem, S.Msi Ka. Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara selaku kepala dinas. Kasus lain yakni banyaknya kegiatan-kegiatan atau pun paket-paket fiktif di Dinas Pertanian Sumatera Utara diantaranya Paket proyek fiktif untuk kegiatan pembangunan Sreen House B Unit Kuta Gadung senilai Rp 646.000.000,00. Paket Kegiatan Operasional UPT BBI Hutagadung senilai Rp. 275.000.000. Kegiatan Perbanyakan Planet Kentang GO senilai Rp 283.230.000, Perbanyakan Benih kentang GO-GO1 Rp 154.470.000, Perbanyakan benih kentang GO-G3 Rp 376.700.000 ,Penanaman Rotasi Rp 21.960.000. “ Untuk itu kertugian Negara ditaksir mencapai Rp 1.083.700.000,” kata Sinok Sihombing.

Sedangkan untuk dana APBD Pemprovsu TA 2012 diantaranya ,masih lanjut Sinok, adalah pembuatan design penataan ruang persiapan UPT BII Asam Kumbnang senilai Rp 100.000.000 yang diduga fiktif.dan dalam hal ini melibatkan Ir Yasniati (Ka UPT Asam Kumbang) dan Ir Dirjan Angkasa (Ka UPT asam Kumbang) Perkiraan ketrugian Negara mencapai Rp 335.450.000,- Begitu juga halnya adanya dugaan penyimpangan Mark Up dan indikasi pekertjaan tumpang tindih pekerjaan pembangunan Gudang I dan II di UPT BBI Palawija Tanjung Selamat yang melibatkan Ka UOT BBI Palawija Tanjung selamat dan Direktur CV Yudhi Agung Medan yang merugikan negera sebesar Rp. 14.602.836,00.

Menurut hemat Sinok ada indikasi Kadis Pertanian Sumatera Utara menyusun kekuatan kelompoknya untuk memperkuat upaya korupsi secara koorporasi. “Untuk itu kami minta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk tidak mempetieskan kasus Miliaran Rupiah dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Pertanian Propinsu Sumatera Utara dan agar Kejatisu dapat memberikan informasi laporan kemajuan (Lapju) penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang mereka berikan,“ akhir Ketum (DPP LSM P2KN) Drs. Sinok Sihombing MBA. (SmNo)

DUGAAN KORUPSI DI PT SANG HYANG SRI DENGAN DISTAN SIMALUNGUN

Korupsi, Kadistan Sumut Tak Tersentuh Hukum
Starberita - Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (LSM P2KN) menyebutkan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumut M Roem juga terjadi dalam Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) tahun 2007, yang bersumber dari APBN yang ditangani penyidik Kejati Simalungun dan Kejati Sumut.
"Proses tender dan pengadaannya dilaksanakan oleh Distan Simalungun dengan modus Mark-up dan Pemalsuan Benih, yang diduga bekerjasam dengan PT Sang Hyang Sri,"ucap Ketua umum, DPP LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Sinok Sihombing, kepada wartawan usai melaporkan kasus dugaan korupsi ke Kejati Sumut, Kamis (5/9).

Kata Sinok, peran M Roem melakukan mark-up berita acara serah terima (BAST) tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh petani, serta masalah optimalisasi lahan sekitar Rp6 Milyar di Kabupaten Simalungun.

"Kasus pengadaan pupuk anorganik tahun anggaran 2012 dengan PT Sahira yang melaporkan M Roem sebagai produsen Pupuk Anorganik, tidak menganggarkan uang Rp2 Milyar untuk PT Sahira selaku supllier pupuk, dan ini sampai ke Mabes Polri,"kata Sinok.

Kemudian dugaan korupsi BLBU dengan anggaran Rp229.000.000.000 dengan modus dugaan mark-up paket I TA 2012. "Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan tersangka Sutrisno dan Mhafudi Husodo dari pihak swasta. Tapi M Roem belum dijadikan tersangka karena dalam proses penyidikan,"terangnya.

P2KN menilai kasus-kasus korupsi yang dilakukan M Roem hingga saat ini tak tersentuh hukum. "Kami meminta kasus ini diusut tuntas, sampai pelaku korupsi mendapat hukuman, dan ini juga tidak dipeti eskan oleh penegak hukum,"tegas Sinok.(RIN/MBB)

KADIS PERTANIAN SUMUT DI DUGA KORUPSI

Kadis Pertanian Sumut Diduga Terlibat Korupsi Rp33 M

Redaksi LiputanBisnisSeptember 6, 20130
korupsiliputanBISNIS (MEDAN) – Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara M Roem S, dilaporkan ke Kejati Sumut atas dugaan korupsi senilai Rp 33 miliar.
“Dugaan korupsi itu dari dana perjalanan dinas M Roem serta dana belanja modal dan barang dari tahun 2009 hingga sekarang,” kata Ketua umum DPP LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Sinok Sihombing usai melaporkan kasus dugaan korupsi ke Kejati Sumut.
Dalam laporan bernomor 00550/DPP-P2KN/VIII/2013 itu, Kadistan Sumut disebut telah melakukan mark-up sebesar Rp434.890.000 dari total belanja modal pengembangan dan perbanyakan benih/bibit holtikultura sejumlah Rp498.890.000 dari tahun anggaran 2012 di UPT Balai Benih Induk Arse Sipirok.
“Jadi, Gapoktan (kelompok tani) di Sipirok mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk pembelian bibit jeruk keprok. Pemerintah pusat menjual bibit Rp1.800 per batang kepada petani, tetapi Distan Tapsel menaikkan harga tarif bibit jeruk keprok tersebut menjadi Rp15.000 per batang. Ini kan termaksud merugikan para petani,” kata Sinok.
Selain itu, kata Sinok, Kadistan Sumut bekerjasama dengan Kepala UPT Balai Benih Induk Kutagadung Kabanjahe diduga mengorupsi APBD tahun 2012 dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1.083.700.000.
“Itu semua proyek fiktif dari pembangunan Green House “B” Unit BBI Huta Gadung senilai Rp646.000.000, Planet Kentang GO yang diperbanyak senilai Rp283.230.000, dan, Benih kentang GO/GO1 senilai Rp154.470.000 yang juga diduga kuat fiktif,” katanya.
LSM P2KN ini juga menyebutkan, hasil temuan penyimpangan yang dilakukan M Roem bersama Kepala UPT Asam Kumbang atas pelaksanaan/Kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2012 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp335.450.000.
Pekerjaan fiktif itu, katanya, adalah proyek desain penataan ruang persiapan UPT BII Asama Kumbang dan pengembangan bibit tanaman hias di UPT BBI tanamana hias senilai Rp225.450.000.
Dugaan korupsi lain yang disebut dalam laporan adalah kerjasama antara Kadistan Sumut dengan Direktur Utama CV Yudhi Agung Medan dan Ka.UPT Tanjung Selamat yang terlihat dari kelebihan pembayaran pekerjaan gudang I dan gudang II di UPT Tanjung Selamat. Diduga terjadi mark-up dan indikasi pekerjaan yang tumpang tindih dengan total kerugian negara mencapai Rp14.602.836.
“Selain itu, menurut hemat kami Kadistan Sumut telah menyusun kekuatan untuk memperkaya diri sendiri secara korporasi di Distan, dengan mengadakan mutasi besar-besaran. Dimana Yasmiati yang tak lain istrinya dimutasi menjadi Kepala UPT Gedung Johor,” terang Sinok.[w1/tri]

LSM P2KN MELAPORKAN KADIS PERTANIAAN SUMUT

Kadistan Dilaporkan ke Kejati

MEDAN– Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) M Roem dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut terkait kasus dugaan korupsi Balai Benih Induk (BBI) Tahun 2012.

Dalam laporannya, LSM Pemantau Pengguna Keuangan Negara (P2KN) menjelaskan, M Roem melakukan tindak pidana korupsi di beberapa daerah penerima BBI se-Sumut. Di antaranya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Ketua Umum LSM P2KN Sinok Sihombing mengatakan, dugaan korupsi tersebut terdiri dari proyek BBI fiktif dan penggelembungan (mark up) anggaran. Akibatnya, negara dirugikan hingga puluhan miliar rupiah.

“Ini dugaan korupsi yang fantastis, makanya kami laporkan ke Kejati Sumut agar ditindaklanjuti,” ungkap Sinok kepada wartawan setelah melaporkan dugaan korupsi tersebut di Kejati Sumut, kemarin. Sinok menjelaskan, dugaan korupsi tersebut di antaranya pada pelaksanaan belanja pengembangan dan perbanyakan benih/bibit hortikultura yang berasal dari APBD Sumut TA 2012. Proyek tersebut memakan anggaran Rp498 juta.

“Namun kenyataannya, proyek ini sama sekali tidak ada,” katanya. Selanjutnya, kata Sinok, proyek pembangunan screen house unit BBI Huta Gadung, Kabupaten Karo, dengan anggaran Rp646 juta. Proyek ini menurut Sinok juga fiktif. Sebab, hingga sekarang pembangunannya tidak ada, padahal dalam APBD 2012 dinyatakan sudah dikerjakan. Begitu juga dengan operasional UPT BBI Huta Gadung dengan anggaran Rp275 juta, dinilai fiktif.

“Selain itu proyek perbanyakan benih kentang di beberapa daerah yang memakan anggaran puluhan miliar. Kami telah temukan bukti-buktinya, dan siap menjelaskannya kepada Penyidik Kejati Sumut,” tutur Sinok. Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, telah menerima laporan terkait dugaan korupsi Kadis Pertanian tersebut. Dalam laporan itu, katanya, pelapor juga menyertakan sejumlah dokumen sebagai bukti dugaan korupsi BBI.

“ Dipelajari dulu, selanjutnya kalau diperlukan keterangan terlapor, pasti akan dipanggil,” ujarnya. Laporan dugaan korupsi ini, kata Chandra, berbeda dengan kasus BLBU yang sedang ditangani kejagung saat ini, dimana dalam kasus BLBU tersebut Kadis Pertanian Sumut M Roem juga diperiksa. Sementara itu, Kadis Pertanian Sumut M Roem tidak bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. KORAN SINDO MEDANmenghubungi telepon selulernya berkali-kali, namun tidak aktif. panggabean hasibuan

LSM P2KN MELAPORKAN KADIS PERTANIAN SUMUT KE KAJATI ATAS INDIKASI KORUPSI APBD DAN APBN

MEDAN | DNA - Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara (Distan Sumut) M Roem S, diduga melakukan penyimpangan dugaan korupsi, dengan melakukan pemotongan anggaran yang bersumber dari dana APBN dan APBD di Provinsi Sumut tahun 2012 hingga mencapai Rp33 Milyar.

"Dugaan korupsi itu dari dana perjalanan dinas M Roem dan dana belanja modal dan barang dari tahun 2009 hingga sekarang,"ujar Ketua umum, DPP LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Sinok Sihombing, kepada wartawan usai melaporkan kasus dugaan korupsi ke Kejati Sumut, Kamis (5/9/2013).

Dalam laporan nomor 00550/DPP-P2KN/VIII/2013 itu, selain biaya perjalanan dinas kata Sinok, Kadistan Sumut melakukan mark-up sebesar Rp434.890.000 dari total belanja Modal pengembangan dan perbanyakan benih/bibit holtikultura sejumlah Rp498.890.000 dari tahun anggaran 2012 di UPT BBI Arse Sipirok. "Jadi, Gapoktan (kelompok tani) di Sipirok mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk pembelian. Bibit jeruk keprok. Pemerintah hanya menjual dengan harga hanya Rp1800/batang kepada petani, tetapi Distan Tapsel menaikkan harga tarif bibit/benih jeruk keprok tersebut menjadi Rp15.000/batang, ini kan termaksud merugikan para petani,"kata Sinok.

Selain itu, kata Sinok, Kadistan Sumut bekerjasama dengan Ka.UPT BBI Kutagadung Kabanjahe juga melakukan indikasi korupsi pada APBD tahun 2012 dengan kerugian negara mencapai Rp1.083.700.000.-. "Itu semua proyek fiktif dari pembangunan Sreen House "B" Unit BBI Huta Gadung senilai Rp646.000.000, Planet Kentang GO yang diperbanyak senilai Rp283.230.000, dan, Benih kentang GO/GO1 senilai Rp154.470.000 yang juga diduga kuat fiktif,"ucapnya.

LSM P2KN ini juga menyebutkan, hasil temuan penyimpangan yang dilakukan M Roem adanya, dugaan korupsi Kadistan beserta Ka.UPT Asam Kumbang atas pelaksanaan/Kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2012 yang mencapai kerugian negara Rp335.450.000. " pekerjaan fiktif itu dalam proyek pembuatan design penataan ruang persiapan UPT BII Asama Kumbang senilai Rp100.000, dan pengembangan benih/bibit tanaman hias di persiapan pengembangan UPT BBI tanamana hias senilai Rp225.450.000 yang diduga kuat juga fiktif,"bebernya.

Kemudian, kerjasama antara Kadistan Sumut dengan Direktur Utama CV Yudhi Agung Medan dan Ka.UPT Tanjung Selamat atas kelebihan pembayaran pekerjaan gudang I dan gudang II di UPT Tanjung Selamat yang diduga terjadi marrk-up dan indikasi pekerjaan tumpang tindih dengan total kerugian negara mencapai Rp14.602.836.

"Adanya indikasi ini menurut hemat kami, Kadistan Sumut telah menyusun kekuatan untuk memperkaya diri sendiri secara korporasi di Distan, dengan mengadakan mutasi besar-besaran. Dimana Yasmiati yang tak lainn istrinya dimutasi menjadi Ka.UPT Gedung Johor,"terang Sinok.(dna|ams)

Selasa, 20 Agustus 2013

AUDIENSI KETUA DPC KAB/KOTA BEKASI DGN DINAS PENDIDIKAN PROV.JABAR


 Pertemuan Ketua DPC LSM P2KN  Efendi Sihombing, SH. dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ketika diterima oleh Staff Ahli, Abu Mustikawanto membicarakan beberap hal tentang Perkembangan Pendidikan di Indonesia, khusus di Provinsi Jawa Barat.